Published On: Wed, May 16th, 2012

Himmah Kukar Desak Kadisdik Dicopot

Demonstrasi Diwarnai Aksi Pukul oleh Aparat

pendidikankukar.com 14:17 Wita
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa (Himmah) Kukar dan Gerakan Mahasiswa Pemuda (Gempa) Kukar melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor`Bupati Kukar, Selasa (15/5). Mereka mendesak agar Kepala Dinas Pendidikan Kukar Hermawan dicopot dari jabatannya karena dianggap tidak mau mendengar aspirasi, masukan, kritik dan keluhan yang disampaikan mahasiswa selama ini.

”Kami sudah 4 kali ke Kantor Disdik Kukar untuk menyampaikan negosiasi terhadap sejumlah permasalahan pendidikan yang ada di Kukar ini. Tapi Kadisdik tidak pernah menemui kami. Kami selalu diabaikan. Kadisdik tidak mau menerima kritik dan masukan dari kami sehingga sudah selayaknya dia dicopot dari jabatannya,” tegas Ahmad Yani dari Himmah Kukar kemarin. Mahasiswa juga menemukan praktik pungutan liar di sejumlah sekolah dengan berbagai modus sumbangan. Dia menambahkan, peran komite sendiri menjadi tidak jelas karena menjadi alat pihak aparatur sekolah untuk melegitimasi kebijakan yang justru memberatkan orangtua murid dengan dalih sudah melewati musyawarah mufakat.

Sebelumnya, mahasiswa melakukan aksi long march dari depan MTs PPKP Ribathul Khail menuju Kantor Bupati. Mereka membentangkan spanduk sepanjang 12 meter bertuliskan ”Copot Kepala Dinas Pendidikan Kukar”. Aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati sempat ricuh. Mahasiswa yang melakukan pembakaran ban diminta aparat kepolisian untuk memadamkannya. Mahasiswa sempat menghalangi aparat kepolisian dan satpol PP yang hendak memadamkan api. Situasi memanas hingga terjadi aksi pemukulan oleh aparat kepolisian dan satpol pp terhadap beberapa mahasiswa. ”Tiga rekan kami dipukul aparat kepolisian dan Satpol PP dengan tangan kosong,” ucap Nando, Ketua Himmah Kukar.

Kondisi pun mencair ketika 12 orang perwakilan mahasiswa dipersilakan masuk untuk menyampaikan tuntutan mereka. Mereka diterima langsung Asisten IV Setkab Kukar Bachroel. Saat menerima perwakilan mahasiswa di Ruang Asisten III kemarin, Bachroel menyampaikan permohonan maaf. ”Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas situasi tadi. Kalau ada gap, kita tak lepas dari manusia biasa. Ide dan aspirasi mahasiswa bisa disampaikan dengan bijak,” ucap Bachroel membuka pembicaraan kemarin.

Aksi demonstrasi yang digelar Himpunan Mahasiswa (Himmah) Kukar sempat ricuh dengan diwarnai aksi pemukulan oleh aparat. Seorang mahasiswa tampak diamankan oleh aparat kepolisian.Photo by.TAUFIK)

Dalam pertemuan kemarin, mahasiswa menyoroti bangunan sekolah yang belum dibebaskan hingga beberapa tahun di Kukar hingga mengganggu proses belajar-mengajar murid. Mereka terpaksa belajar dengan menumpang gedung sekolah lain. ”APBD Kukar sangat tinggi, maka segera tuntaskan lahan sekolah yang belum dibebaskan. Selain itu, Disdik harus menertibkan pungli dengan mengatasnamakan uang pembangunan,” ujar Ahmad Yani, seorang mahasiswa. Mahasiswa juga meminta pemkab menjalankan fungsi pengawasan selama tri wulan terhadap pengembangan kualitas pendidikan di Kukar.

Tuntutan Mahasiswa:

  1. Copot Kepala Dinas Pendidikan Kukar
  2. Realisasi dan transparansi anggaran 20 persen
  3. Tuntaskan sengketa lahan sekolah yang ada
  4. Pemerataan program-program pendidikan
  5. Hentikan pungutan liar
  6. Stop pembodohan dalam pendidikan
  7. Perjelas peran komite sekolah
  8. Realisasikan wajib belajar 12 tahun

Hak Prerogatif Bupati

Asisten IV Setkab Kukar Bachroel menegaskan, soal pencopotan jabatan Kepala SKPD merupakan hak prerogatif Bupati. Jadi, dia tidak bisa memberikan jawaban atas desakan mahasiswa terkait pencopotan Kadisdik Kukar karena dinilai tidak mau menerima aspirasi, kritik serta masukan dari mahasiswa.

”Masalah jabatan Kepala SKPD merupakan hak prerogatif Bupati atas usulan Baperjakat. Namun dalam setahun, Bupati melakukan penilaian terhadap kinerja seluruh pejabat struktural di lingkungan Pemkab Kukar. Kinerja saya pun ikut dinilai,” kata Bachroel saat menerima perwakilan mahasiswa di Ruang Asisten III kemarin. Dia pun mengaku tidak bisa memberikan tanda tangannya sebagai bentuk kepastian pernyataan apakah Kepala Dinas Pendidikan Kukar dicopot atau tidak.

”Dari sisi estetika, itu tidak boleh. Saya akan menggelar rapat dulu dengan mengundang seluruh pihak terkait, termasuk Disdik. Kami juga akan melaporkan persoalan ini kepada Bupati yang kini berada di Jakarta,” jelas Bachroel. Dalam waktu 2 minggu, kepastian hasil rapat bisa disampaikan kepada para mahasiswa. Terkait beberapa tuntutan mahasiswa, dia menjelaskan pemerintah daerah punya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menelurkan rencana strategis (renstra). ”Kita melihat kebutuhan di Kukar. Semuanya masih diinput,” imbuhnya.

Dalam UU No 20 Tahun 2003, dia menyebutkan pembangunan mutu pendidikan tidak bisa hanya diserahkan pada pemerintah, melainkan perlu partisipasi masyarakat sehingga timbul adanya yayasan pendidikan. Dia meyakini, lembaga pendidikan juga perlu dana untuk meningkatkan mutu pendidikan. Soal Kadisdik tak pernah menemui mahasiswa, Bachroel mengatakan boleh jadi kesibukan yang bersangkutan sehingga tidak bisa menerima mereka. ”Kami juga mengakui fungsi pengawasan kita masih kurang sehingga kita akan tingkatkan ke depannya dengan melibatkan pengawas internal dan eksternal,” ucapnya. Kalaupun sekolah melakukan pungutan, menurutnya, itu di luar komando.

Dia mengimbau, kalaupun ada pungutan seragam atau sepatu maka harganya mesti sesuai pasaran. ”Di sini fungsi komite harus jalan. Anggaran juga bisa di-sharing antara mereka yang mampu dan tidak mampu,” imbuhnya. Sekretaris Disdik Kukar, M Taufik menambahkan masalah pembebasan lahan sekolah yang belum tuntas diakibatkan ada beberapa mekanisme yang harus dilewati. ”Ada 13 langkah yang mesti dilakukan dalam pembebasan lahan sekolah ini. Paling lama adalah proses negosiasi harga yang disesuaikan dengan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Kami berkoordinasi dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional),” jelas Taufik yang ikut hadir dalam pertemuan kemarin.

Dikemukakan, ada 23 kasus pembebasan lahan sekolah yang belum tuntas, sedangkan 3 kasus berhasil diselesaikan pada 2011 lalu, yakni sekolah di Muara Badak dan Kota Bangun. Soal realisasi anggaran pendidikan 20 persen, menurutnya, gaji guru termasuk di dalamnya sehingga menyedot dana yang besar. Diakuinya pula, fungsi pengawasan masih kurang selama ini. ”Tidak mudah melakukan pengawasan dengan demografi Kukar yang luas,” tuturnya. Terkait pungutan, pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran ke setiap sekolah yang diperkuat adanya Perbup untuk menghentikan pungutan di sekolah. (top)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Pengunjung

  • 1939Pengunjung Bulan Ini:
  • 111Pengunjung Kemarin:
  • 30Pengunjung Hari ini:
  • 0Online:
  • 75400Total Pengunjung: