Published On: Thu, Apr 14th, 2011

Rapat Dengar Pendapat Dengan Unsur Pendidikan

pendidikankukar.com 21:00 Wita

Hearing komisi IV DPRD Kab. Kukar. (photo By. Yeni)

Menyikapi berbagai permasalahan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara(Kab. Kukar). Bertempat diruang Banmus DPRD, Rabu(13/4). Komisi IV DPRD Kukar menggelar Rapat Dengar Pendapat(RDP) dengan unsur pendidikan. Berbagai persoalan diungkapkan dalam pertemuan yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kukar Marwan SP.,MM dan Ketua Komisi IV Suriadi serta anggota dewan lainnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Sekretaris BKD Kab. Kukar, Dinas Pendidikan, serta beberapa kepala sekolah dan perwakilan sekolah di beberapa kecamatan. Mereka mengengungkapkan berbagai masalah, mulai dari masalah sarana dan prasarana sekolah, insentif guru, tenaga honor, hingga akreditasi dan masalah lahan sekolah.

Seperti diungkapkan Hj. Asmiati, Kepala Sekolah SDN 022 Tenggarong, yang mengeluhkan hingga kini sekolahnya belum diperbaiki. Kondisinya sudah sangat memprihatinkan, apalagi musim hujan seperti ini, padahal lokasinya masih di dalam kota Tenggarong. ”Kami meminta direhap atau dibangunkan gedung baru, karena memang sudah rusak parah,” ungkap Asmiati.

Suasana Hearing di gedung DPRD Kab. Kukar (photo By. Yeni)

Mengenai hal ini Marwan menyatakan bahwa sebelumnya perlu dipastikan apakan sekolah ini harus direhap atau dibangun ulang, agar anggaran yang digunakan tidak tumpang tindih. Mengingat masih banyak sekolah memiliki kondisi serupa, Marwan mengusulkan agar ditunjuk konsultan perencanaan. Sehingga ada perencanaan yang bagus dan sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Pertemuan tersebut juga mempertanyakan insentif guru tahun 2011 ini yang belum bisa dibayarkan, karena masih harus menunggu Peraturan Bupati(Perbub) yang baru. Serta mempertanyakan perpanjangan guru yang masih bersatus tenaga honor di sekolah swasta.

Dari data yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kab. Kukar, saat ini masih terdapat 1.217 tenaga honor guru dan adminstrasi di sekolah yang berada di Kab. Kukar. Sementara itu untuk 2011 masih dievaluasi perpanjangannya, disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dan berbagai syarat mengajar seperti harus sarjana dan memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan.

Hal lain yang disampaikan adalah keinginan akreditasi sekolah madrasah, yang belum dilakukan di daerah ini. Dari 109 madrasah, hanya 41 yang sudah akreditasi. Selebihnya belum, sehingga memerlukan bantuan dari pemerintah daerah untuk mewujudkannya.

Dewan sendiri tetap memberikan kesempatan dan arahan untuk melakukan penyelesaian pada dinas pendidikan kecamatan atau kabupaten. (pwt/arm)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Pengunjung

  • 171Pengunjung Bulan Ini:
  • 143Pengunjung Kemarin:
  • 28Pengunjung Hari ini:
  • 0Online:
  • 93310Total Pengunjung: